Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin Di Sulawesi Selatan (ILK-2)

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. 

Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan- kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern. Ekonom- ekonom Bank Dunia Ahluwalia, Carter, dan Chenery menyimpulkan bahwa, hampir 40 persen dari penduduk di negara negara sedang berkembang termasuk Indonesia  hidup dalam tingkat kemiskinan absolut yang dibatasi pengertiannya dalam hubungannya dengan tingkat pendapatan yang kurang mencukupi untuk menyediakan kebutuhan gizi makanan yang memadai. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. 

Dalam arti proper, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, Chamber (Suryawati;2005) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu intergrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (proper), 2) ketidakberdayaan (powerless), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), 4)ketergantungan (dependence), dan 5) keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis. Menurut BPS (2007), seseorang masuk dalam kriteria miskin jika pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan.

Kebijakan pembangunan terus dilanjutkan dan ditingkatkan yaitu pemerataan pembangunan dan hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi,dan stabilitas nasional dan ragional yang sehat dan dinamis. Namun dalam keberhasilan pembangunan nasional selama ini masih ditemui beberapa aspek kehidupan masyarakat yang belum banyak tersentuh oleh pembangunan. Diantara aspek kehidupan masyarakat yang belum terjamah secara tuntas adalah masalah kemiskinan yang terjadi dimana-mana. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya mempunyai 49,5 juta jiwa penduduk yang tergolong miskin (Survai Sosial Ekonomi Nasional / Susenas 2010)  telah mencatat penurunan yang luar biasa dalam tingkat kemiskinan dibandingkan dengan pencapaiaan pada negara-negara sedang berkembang lainnya. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2010 sebesar 31,02 juta jiwa . Penduduk miskin tersebut terdiri dari 11,10 juta jiwa ( 9,87 persen) di perkotaan dan 19,93 juta jiwa (16,56 persen) di perdesaan.

              Masalah kemiskinan di Indonesia cukup rumit karena luas  wilayah, beragamnya kondisi sosial budaya masyarakat,  dan pengalaman kemiskinan yang berbeda. Selain itu, masalah kemiskinan juga bersifat multidimensional  karena bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, tetapi juga kerentanan dan kerawanan untuk menjadi miskin, kegagalan dalam pemenuhan hak dasar, dan adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat (Agussalim; 2009). 

              Disamping persoalan diatas, penyebab kemiskinan juga berkisar pada fenomena”Lingkaran Setan Kemiskinan”. Pendapatan rendah, pendidikan rendah, gizi pun tak terpenuhi, lalu pertumbuhan tidak jalan, mutu modal manusia tidak baik, cara berfikir menjadi kurang kreatif dan tidak produktif sehingga pengangguran meningkat, dan pendapatan rendah. Terlihat disini bahwa persoalan berputar-putar terus disitu. Dan lingkaran setan itu jika akhirnya terjadi juga pada keturunan mereka maka semakin sulitlah keluar dari kemiskinan.

              Badan Pusat Statistik (BPS)merilis  jumlah penduduk miskin di Sulsel per Maret 2010 tercatat sebesar 11,6% dari jumlah penduduknya atau sebesar 913,4 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut, 13,0% berada di daerah perkotaan sedangkan sisanya berada di daerah pedesaan. Mereka kebanyakan hidup dari buruh tani atau tak memiliki pekerjaan yang tak menentu. Mereka tak memenuhi standar pendapatan Rp152 ribu per bulan perkapita,". Persentase pangsa jumlah penduduk miskin di perkotaan tersebut relatif tetap dibanding Maret 2009 yang tercatat sebesar 12,9% dari jumlah penduduk miskin pada tahun tersebut. Dari sisi jumlah, jumlah penduduk miskin di Sulsel mengalami penurunan, dari 963,6 ribu per Maret 2009 menjadi 913,4 ribu pada Maret 2010, atau menurun 5,2%, sementara pada tahun 2009 turun sebesar 6,6%. Penurunan jumlah penduduk miskin tertinggi terjadi di pedesaan sebesar 5,3%, dari 839,1 ribu orang pada Maret 2009  menjadi 794,2 ribu  orang. Jumlah tersebut relatif masih cukup besar, yaitu sekitar 10,1% dari total penduduk Sulsel. Penurunan jumlah penduduk miskin juga terjadi di perkotaan yang tercatat menurun sebesar 4,3%, dari 124,5 ribu orang menjadi 119,2 ribu orang. Jumlah penduduk miskin perkotaan tersebut tercatat sebesar 1,5% dari total penduduk Sulsel.

            Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin yang tinggi, pada tahun 2008, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan  berjumlah 32,53 juta (13,3 persen) jiwa. Akan tetapi jumlah ini mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya.  Hal ini disebabkan dengan adanya program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan. Program ini meliputi pengentasan kemiskinan melalui bantuan instan berupa kebutuhan dasar hidup, pelayanan kesehatan,pendidikan gratis, dan pemberdayaan masyarakat berupa program kemanfaatan kredit usaha mikro, kecil dan menengah.

Provinsi Sulawesi Selatan  dalam periode 2008-2010 terjadi fenomena penurunan tingkat kemiskinan, tetapi rata-rata tingkat kemiskinannya dibanding provinsi-provinsi lain di Indonesia masih terbilang tinggi.  Hal ini bisa terlihat dari tidak masuknya Provinsi Sulawesi Selatan dalam 16 provinsi teratas dalam hal penurunan angka kemiskinan Ke-16 provinsi yang mengalami angka penurunan kemiskinan secara signifikan tersebut adalah provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Bengkulu, Gorontalo, Jawa Timur,Jawa Tengah,Kalimantan Barat, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Barat, Sumatra Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan provinsi ke- 33 hasil pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2004.  (Mahaji Noesa;2012)

Berdasarkan uraian diatas  maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai  faktor –faktor  yang mempengaruhi  jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan, dalam judul skripsi “ Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Sulawesi Selatan”

Share this post