Makalah indikator Keberhasilan Pembangunan Ekonomi

MAKALAH

EKONOMI PEMBANGUNAN

“Indikator Keberhasilan Pembangunan Ekonomi”

Dosen Pembimbing :

Abid Muhtarom, S.E., S.Pd., M.Ec.

Oleh:

Rif’atin Aprilia

(2013 0232 9053)

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI’AH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM LAMONGAN

2015

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. dzat yang Maha Sempurna, Maha Pencipta dan Maha Penguasa segalanya, karena hanya dengan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas ini sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu tentang “Indikator Keberhasilan Pembangunan Ekonomi”. Makalah ini sengaja disusun untuk memenuhi tugas Ekonomi Pembangunan.

Tidak lupa penulis sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam proses penyusunan tugas ini, karena penulis sadar sebagai makhluk sosial penulis tidak bisa berbuat banyak tanpa ada interaksi dengan orang lain dan tanpa adanya bimbingan, serta rahmat dan karunia dari–Nya.

Penulis berharap agar mahasiswa khususnya, dan umumnya dari para pembaca dapat memberikan kritik yang positif dan saran untuk kesempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini.

	Lamongan, 04 Juni 2015

	Rif’atin Aprilia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL........................................................................................... i

KATA PENGANTAR......................................................................................... ii

DAFTAR ISI....................................................................................................... iii

DAFTAR TABEL............................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah........................................................... 1

B. Rumusan Masalah..................................................................... 1

C. Tujuan Masalah......................................................................... 2

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Pembangunan Ekonomi.......................................... 3

B. Syarat-Syarat Pembangunan Ekonomi..................................... 5

C. Paradigma Pembangunan Ekonomi.......................................... 8

D. Mengukur Keberhasilan Pembangunan.................................... 10

E. Kelemahan Pengukuran Pendapatan Per Kapita...................... 11

F. Cara Baru Menghitung PDB.................................................... 14

G. Indeks Mutu Hidup.................................................................. 19

H. Indeks Pembangunan Manusia................................................. 20

I. UNSRID................................................................................... 20

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan............................................................................... 23

B. Saran......................................................................................... 24

DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................... 25

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.................................................... 10

Table 1.2 Perbandingan GNP Perkapita di Beberapa Negara.............................. 18

Table 1.3 Physical Quality of Life Index (PQLI) di beberapa Negara............... 19

Table 1.4 Ranking Indeks Pembagunan Manusia di beberapa Negara................ 20

Table 2.1 Nilai Indeks Pembangunan Manusia (HDI) di Asia ............................ 21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, kita tidak asing lagi dengan berbagai macam bentuk perubahan sosial dimasyarakat, khususnya di Indonesia. Terdapat banyak sebab dan akibat yang terkait dengan perubahan social.

Berbagai bentuk konflik dan kontroversi yang mengiringi proses perubahan social terlihat belakangan ini yaitu tentang perubahan cara pandang yang mendasari adanya perubahan social di Indonesia.Bagaimana ketahanan bangsa akan timbul akibat perubahan social? Apakah kita tidak merasa tertantang akan dinamika social yang ada di Indonesia.

Perubahan social dianalogikan sebagai proses seleksi alam seperti ungkapan Charles Darwin, bahwa yang tidak mampu mengikuti persaingan alam akan kalah. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan social sebagai bentuk proses penyesuaian dan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang kemungkinan sangat mendasar dalam tahanan social masyarakat, nilai-nilai dan pola perilaku yang tercermin dari adanya pengaruh modernisasi dan globalisasi.

Indonesia saat ini sedang dalam proses menata bangsa menjadi lebih baik. Perubahan social tersebut diimplementasikan dalam bentuk perubahan pembangunan yang dilihat dari berbagai aspek yang menyangkut didalamnya. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas tentang “Indikator Keberhasialan Pembangunan Ekonomi”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian Pembangunan Ekonomi?

2. Apa syarat-syarat dari pembangunan ekonomi?

3. Apa itu paradigm ekonomi?

4. Bagaimana mengukur keberhasilan ekonomi?

5. Apa kelemahan dari pengukuran pendapatan per kapita?

6. Bagaimana cara baru menghitung PDB?

7. Apa itu Indeks Mutu Hidup?

8. Apa itu Indeks Pembangunan Manusia?

9. Apa itu UNSRID?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pengertian Pembangunan ekonomi.

2. Untuk mengetahui syarat-syarat pembangunan ekonomi.

3. Untuk mengetahui tentang paradigm pembangunan ekonomi.

4. Untuk mengetahui cara mengukur keberhasilan pembangunan.

5. Untuk mengetahui kelemahan pengukuran pendapatan per kapita.

6. Untuk mengetahui cara baru menghitung PDB.

7. Untuk mengetahui tentang Indeks Mutu Hidup.

8. Untuk mengetahui tentang Indeks Pembangunan Manusia.

9. Untuk mengetahui tentang UNSRID.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.[1]

Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth) pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.

Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.[2] Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial dan teknik.

Selanjutnya pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Di sini terdapat tiga elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi.[3]

1. Pembangunan sebagai suatu proses

Pembangunan sebagai suatu proses, artinya bahwapembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani olehsetiap masyarakat atau bangsa. Sebagai contoh, manusia mulai lahir, tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus melalui tahapan-tahapan pertumbuhan. Demikian pula, setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera.

2. Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita

Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasiaktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat.

3. Peningkatan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang

Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan perkapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan perkapita harus mengalami kenaikanterus menerus. Misalnya, suatu negara terjadi musibah bencana alam ataupunkekacauan politik, maka mengakibatkan perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Namun, kondisi tersebut hanyalah bersifat sementara yang terpenting bagi negara tersebut kegiatan ekonominya secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun.

B. Syarat-Syarat Pembangunan Ekonomi

Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi tidak begitu saja dapat dilaksanakan, akan tetapi diperlukan beberapa syarat-syarat yang mendukung.

Syarat utama dalam pembangunan adalah adanya Pemerintahan dan Rakyat. Pembangunan tergantung pada Pemerintah dan rakyat. Pembangunan tidak dapat berjalan apabila hanya salah satu yang menjalankan. Sehingga pembangunan pada dasarnya adalah dari rakyat untuk rakyat. Rakyat yang berdaulat, maka sudah sewajarnya rakyat pulalah yang menikmati hasil-hasil pembangunan.

Pembangunan yang hanya dijalankan oleh satu pihak atau dipaksakan, artinya tanpa melibatkan rakyat dalam arti sebenarnya bukanlah model pembangunan yang ideal. Pembanguan semacam ini dapat terjadi, namun dalam kondisi dimana sistem Pemerintahannya adalah diktator. Model pembangunan diktator hanya akan melahirkan penderitaan dan kesengnsaraan rakyatnya, oleh karena itu model pembangunan yang seimbang atau ideal adalah model pembangunan dengan melibatkan dan didukung penuh oleh rakyat.

Dukungan ini dalam bentuk partisipasi rakyat. Jika pembangunan hanya dilakukan oleh Pemerintah, yaitu mengandalkan sepenuhnya Pemerintah, maka dapat dipastikan pembangunan tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan, oleh karena itu peran serta masyarakat menjadi sangat penting.

Penduduk, masyarakat atau istilahnya sumberdaya manusia merupakan aset penting dalam pembangunan, mengingat penduduk sebagai suatu agent of development, sehingga tidaklah berlebihan bila dikatakan berhasil tidaknya pembanguan ditentukan oleh sikap penduduk selama proses pembangunan berlangsung.

Ada beberapa faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan, yaitu :[4]

1. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara merupakan anugerah yang perlu disyukuri, sebab tidak semua negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan lengkap. Sumberdaya alam seperti hutan dengan segala isinya, hasil pertambangan sudah sewajarnya digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakatnya. Dalam konsep pembangunan yang berkelanjutan, sumberdaya alam yang memiliki nilai ekonomis tinggi hendaknya tidak dieksploitasi. Sebab keberadaannya perlu dipikrkan untuk generasi yang akan dating. Jangan sampai hasil hutan dijarah habis sehingga mengakibatkan hutan gundul dan pada gilirannya dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor.

2. Akumulasi Modal

Modal atau kapital diperlukan dalam proses pembangunan.Modal diperlukan guna membiayai proyek-proyek yang dijalankan oleh pemerintah maupun swasta. Modal dibentuk melalui proses tabungan, investasi dan akumulasi modal. Modal dapat diperoleh dari dalam negri, yaitu melalui penghimpunan tabungan masyarakat maupun dari luar negri melalui bantuan luar negri atau hutang luar negri dan investasi asing.

3. Organisasi

Organisasi atau kumpulan sekelompok masyarakat sebagai tempat untuk mengorganisir semua kebutuhan masyarakat. Sehingga melalui organisasi dapat tertampung aspirasi masyarakat yang berkembang terus. Melalui organisasi masalah-masalah pembangunan dapat dipecahkan secara bersama-sama dan lebih demokratis.

4. Kemajuan Teknologi

Teknologi akan selalu mengalami perkembangan yang terus menerus.

Kemajuan di bidang teknologi akan membantu dalam proses pembangunan. Kemajuan di bidang teknologi hanya dimungkinkan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu pengembangan sumber daya manusia menjadi hal yang penting. Investasi sumberdaya manusia bukanlah investasi jangka pendek tetapi merupkan invesatasi untuk jangka panjang, sehingga hasil yang diperoleh tidak dapat dilihat dalam sekejap.

Kemajuan suatu bangsa pada saat ini sangatlah ditentukan oleh kemajaun di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Negara-negara maju mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan teknologi. Hal ini memungkinkan karena di negara maju tersedia dana dan sumber daya manusia. Sebaliknya di negara sedang berkembang dana sangat terbatas dan sumber daya manusia yang dimiliki sangat terbatas.

5. Pembagian Kerja

Sistem pembagian kerja yang dikemukan oleh Adam Smith pada hakekatnya adalah sebagai suatu spesialisasi, dapat meningkatkan kerja atau produkstivitas. Pembagian kerja diperlukan untuk meningkat ketrampilan dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan melalui produktitas yang tinggi. Produktivitas dapat dicapai melalui kerja keras, disiplin dan ulet. Akan tetapi itu semua belum menjamin pada tingkat pendapatan yang tinggi. Sebab profesi atau jenis pekerjaan sangat menentukan tingkat upah yang diterima.

6. Skala Produksi

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah proses peningkatkan produksi yang dilakukan oleh masyarakat. Kemampuan untuk memproduksi baranga dan jasa sangat tergantung pada skala produksi yang dimiliki oleh suatu negara .

7. Faktor Sosial

Kehidupan sosial, politik dan kebudayaan masyarakat di negara sedang berkembang tidak dapat dilepaskan daerah kehidupan sosial, politik dan kebudayaan masyarakat internasional, maka sistem sosial dalam negeri saling berhubungan sistem sosial internasional beserta dengan organisasi dan peraturan-peraturan pelaksanaan tentang ekonomi global. Aspek yang terpenting dari kondisi ini adalah munculnya fenomena dominasi dan dependensi atau ketergantungan di antara negara maju dengan negara-negara sedang berkembang.

8. Faktor Manusia

Sumber daya manusia sebagai agent of development, pelaksanan dan penentu berhasil tidaknya pembangunan. Sumber daya manusia merupakan faktor produksi dalam proses pembangunan, sehingga bentuk dan sstem yang ada merupakan produk dari sumber daya manusia yang dimiliki. Sumber daya manusia yang handal merupakan aset dalam pembangunan. Permasalahan muncul apabila sumber daya manusia yang dimiliki sangat terbatas dengan kualitas yang sangat rendah. Di negara sedang berkembang pada umumnya sumber daya manusia yang dimiliki melimpah dengan kualiatas yang rendah. Dengan kondisi seperti ini jelas sangat menghambat proses pembangunan.

9. Faktor Politik dan Administrasi

Pengaruh kepentingan dan kekusaan pada masyarakat negara sedang berkembang mempunyai segmen yang berbeda-beda. Hal ini sangat tergantung pada sistem sosial, ekonomi dan sejarah politik yang dimiliki oleh masing-masing negara sedang berkembang. Pada dasarnya di negara sedang berkembang peran militer dalam negara sangat kuat. Di Amerika Latin, kekuasaan negara terdiri dari militer, industrialis dan pemilik tanah, sedang di Afrika para politikus dan kaum buruh yang berkuasa.

C. Paradigma Pembangunan Ekonomi

Paradigma pembangunan ekonomi konvensional mengartikan pembangunan ekonomi hanya sekedar kenaikan pendapatan perkapita, sehingga tidaklah mengherankan jika pembangunan ekonomi identik dengan pertumbuhan ekonomi. Negara-negara sedang berkembang banyak yang terjebak oleh paradigma ini. Hal ini ditandai dengan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang harus dicapai oleh setiap negara sedang berkembang untuk keluar dari kesengsaraan. Namun dalam kenyatannya paradigma pembangunan ekonomi yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi memberikan dampak tidak seperti yang diharapkan.

Kondisi ini dapat dilihat dari keberhasilan negara-negera berkembang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi-nya, namun tidak diikuti dengan perbaikan tingkat kehidupan masyarakatnya. Artinya pembangunan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat sedang sebagian besar masyarakat yang hidup pada tingkat kemiskinan tidak mengalami perubahan yang berarti.

Dengan melihat pengalaman negara sedang berkembang yang mengalami kegagalan dalam mengintegrasikan konsep pembangunan ekonomi, maka pada saat ini paradigma pembangunan mengalami perkembangan yang semakin dapat diterima oleh berbagai kalangan. Konsep tersebut dikembangkan oleh Meir pada tahun 1995 sebagai berikut.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana pendapatan perkapita suatu negara meningkat dalam kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup dibawah gari kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang.

Dengan demikian konsep pembangunan ekonomi tidak hanya sekedar pertumbuhan ekonomi saja tetapi juga harus ada perubahan (growth with change). Jadi konsep pembagunan pada saat ini jauh lebih kompleks dan tidak hanya sekedar pertumbuhan ekonomi saja sehingga indikator keberhasilan pembangunan juga mengalami pergeseran. Adapun perubahan-perubahan tersebut meliputi :[5]

1. Perubahan secara struktural

2. Perubahan secara kelembagaan

Perubahan secara struktural pada umumnya perubahan yang terjadi di bidang struktur secara ekonomi, yaitu dari struktur pertaniaan atau primer ke struktur industri atau sekunder. Sedang perubahan secara kelembagaan melalui regulasi maupun reformasi kelembagaan.

D. Mengukur Keberhasilan Pembangunan

Pembangunan seperti yang sudah ditegaskan diatas, tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi saja tetapi juga dari sisi lainnya. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh faktor ekonomi dan non ekonomi. Dalam bukunya Mudrajad Kuncoro (Ekonomika Pembangunan, 2006) menetapkan ada 2 (dua) indikator utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan di negara sedang berkembang, yaitu indikator ekonomi dan indikator sosial.

Indikator ekonomi meliputi :[6]

1. Laju pertumbuhan ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator ekonomi yang paling utama dalam menilai keberhasilan pembangunan.

Tabel 1.1

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia[7]

	2004	2005	2006
Total Konsumsi	4.9	4.3	3.9
- Konsumsi Swasta - Konsumsi Pemerintah	5.0 4.0	4.0 6.6	3.2 9.6
Investasi	14.7	10.8	2.9
- Permintaan Domestik - Net Ekspor	5.4 -19.5	5.3 13.6	3.3 15.6
Ekspor Barang dan Jasa	13.5	16.4	9.2
Impor Barang dan Jasa	26.7	17.1	7.6
PDB	5.0	5.7	5.5

2. Gross National Product (GNP) perkapita

3. Gross Domestic Product (GDP) per perkapita dengan Purcashing Power Parity

Indikator Sosial meliputi : [8]

1. Human Development Index (HDI)

2. Physical Quality Life Index (PQLI)

E. Kelemahan Pengukuran Pendapatan Per Kapita

Data mengenai pendapatan perkapita yang digunakan sebagai indeks atau tolak ukur tingkat kesejahteraan suatu masyarakat pada kenyataannya kuranglah relevan, dalam arti data tersebut kurang mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan kurang mewakili. Oleh karena itu tidaklah mengherankan hingga saat ini banyak para ahli ekonomi yang masih tetap menyangsikan keabsahan dari data tersebut.

Sebenarnya banyak sekali tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara, tidak hanya dilihat dari faktor ekonomi saja tetapi juga meliputi faktor-faktor yang lain, seperti faktor sosial, politik dan kebudayaan. Karena sifatnya yang sangat kompleks ini, maka untuk mengukur tingkat kesejahteraan tidaklah mudah tidak hanya dilihat secara materi atau lahiriah saja, tapi haruslah melibatkan keduanya. Dengan demikian kesejahteraan mempunyai konotasi atau bersifat sangat relatif sekali atau adanya unsur subyektivitas yang mendukung di dalamnya.

Oleh karena itu sejahtera secara materi belum tentu sejahtera secara lahiriah dan sebaliknya sejahtera secara lahiriah belum tentu sejahtera secara materi. Masalah ini akan selalu terkait di dalam membicarakan masalah kesejahteraan dan sulit untuk melepaskannya. Namun demikian sampai saat sekarang ini yang digunakan sebagai standar oleh suatu negara untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara dan belum ditemukan suatu tolak ukur lain yang secara materi dapat memuaskan semua pihak.

Dari uraian diatas, maka tidak pelak lagi penggunaan tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan pendapatan perkapita ini masih menjadi perdebatan para ahli ekonomi dan mendapat kencaman/ kritikan disana-sini. Terlepas dari itu semua yang jelas sampai saat ini penggunaan tolak ukur ini belum ada yang menggantikan.

Apabila mengacu dari adanya kelemahan-kelemahan dari penggunaan tolak ukur ini pada hakekatnya dapat digolongkan menjadi dua: [9]

1. Kelemahan yang bersumber dari kenyataan, bahwa tingkat kesejahteraan penduduk bukan saja ditentukan oleh tingkat pendapatannya, tetapi juga ditentukan oleh faktor-faktor lain.

2. Kelemahan-kelemahan yang bersumber dari ketidak sempurnaan dalam menghitung tingkat pendapatan perkapita.

Sejak lama masyarakat punya persepsi atau penilaian bahwa untuk tingkat kesejahteraan penduduk ditentukan oleh besarnya pendapatan yang diperolehnya. Orang dengan tingkat pendapatan yang tinggi dapat dikatakan bahwa mereka kaya dan mereka makmur atau sejahtera. Penilaian ini tidaklah salah dan juga tidaklah mutlak benar, sebab pada dasarnya orang hanya bisa menilai pada sesuatu yang dapat dilihat saja.

Secara umum haruslah diakui bahwa tingkat pendapatan penduduk merupakan salah satu faktor penting yang menentukan tingkat kesejahteraan penduduk. Dengan tingkat pendapatan yang dimiliki penduduk bisa memenuhi segala yang diinginkan. Sebab itu tidaklah mengherankan bagi mereka yang mempunyai tingkat pendapatan yang tinggi dapat memenuhi semua kebutuhan yang diinginkan. Sebab tidak semua keinginan dapat dipenuhi secara bebas/ gratis lebih-lebih pada saat sekarang ini banyak pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan barang dan jasa.

Jika dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan berbagai negara maka akan terlihat bahwa kehidupan penduduk suatu negara banyak sekali corak ragam dan aneka kehidupan yang berbeda antara negara satu dengan negara lain sebagai contoh misal antara penduduk Indonesia dengan penduduk Malaysia tentu berbeda adat istiadatnya. Dengan demikian faktor non ekonomi akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan penduduk. Faktor non ekonomi yang lain seperti keadaan alam, keadaan lembaga yang ada dalam masyarakat, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan sebagainya juga akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan penduduk suatu negara.

Di samping itu yang tidak kalah penting adalah masalah distribusi pendapatan dalam masyarakat, untuk melihat sejauh mana terjadinya ketimpangan-ketimpangan dalam masyarakat. Namun demikian bukan berarti bahwa tingkat pendapatan yang tinggi mencerminkan distribusi pendapatan yang merata atau sebaliknya.

Kelemahan-kelemahan dari perhitungan pendapatan nasional terutama disebabkan dengan terbatasnya data yang ada, lebih-lebih untuk negara berkembang. Sumber data yang tersedia seringkali tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Oleh karena itu untuk menghitung tingkat pendapatan nasional banyak sekali ditemui hambatan-hambatan dalam memperoleh data, seperti data pendapatan penduduk yang masih banyak sekali kelemahan-kelemahan dalam cara perhitungan, data mengenai jumlah penduduk dan sebagainya yang kesemuanya itu tidak terlepas dari keterbatasan petugas di lapangan dan juga terbatasnya biaya. Hal ini akan berbeda sekali keadaannya bila dibandingkan dengan negara-negara maju.

Dari uraian diatas, didukung juga dari adanya suatu kesepakatan oleh para ahli ekonomi pembangunan, bahwa pendapatan nasional perkapita (GNP perkapita) ini memang tidak dapat dijadikan suatu ukuran dalam menilai keberhasilan pembangunan walaupun ukuran ini masih terus dipakai oleh banyak negara di negara berkembang.

Adapun alasan yang dapat dikemukakan adalah, bahwa ukuran ini tidak dapat menunjukkan bagaimana pendapatan nasional didistribusikan dan siapa yang sebetulnya menikmati pertumbuhan ekonomi. Sebab dapat saja pertumbuhan pendapatan nasional dan pendapatan nasional perkapita menyembunyikan kenyataan, bahwa posisi ekonomi golongan miskin tidak bertambah baik atau malah bertambah buruk bersamaan dengan bertambah

lebarnya jurang perbedaan di antara yang kaya dengan yang miskin.

F. Cara Baru Menghitung PDB (Produk Domestik Bruto)

Cara menghitung produk domestik bruto yang banyak menghadapi kelemahan-kelemahan, maka para ahli ekonomi pada tanggal 12 Juli 1995 mengadakan diskuksi panel di Jakarta mengenai Taking Nature Into Account, yaitu memasukkan factor kerusakan lingkungan ke perhitungan produk domestik bruto. Indonesia diwakili oleh mantan menteri negara kependudukan dan lingkungan hidup, Prof. Dr. Emil Salim, mengemukakan, bahwa perhitungan produk domestik bruto dan produk nasional bruto yang sudah lama menjadi indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara dan mempengaruhi pengambilan keputusan ternyata mengalami dua kekeliruan prinsip yaitu : tidak memasukkan perhitungan penipisan sumberdaya alam, dan perhitungan limbah tidak masuk dalam PDB.[10]

1. Sejarah Sistem PDB[11]

Pada mulanya, sistem perhitungan pendapatan nasional yang konvensional diawalli dengan sebuah seminar tentang statistik ekonomi, yang diorganisasikan oleh Liga Bangsa-bangsa (LBB) pada tahun 1928. Tujuan penyelenggaaraan seminar itu adalah untuk mendorong negara-negara agar mengumpulkan data tentang aktivitas ekonominya dengan suatu standar internasional, yang dapat diperbandingkan. Maka pada tahun 1939, untuk pertama kalinya dipublikasikan data tentang pendapatan nasional di 26 negara, untuk periode 1929 – 1938. Hanya separuh dari negara-negara tersebut yang pencatatan statistik ekonominya dilakukan oleh pemerintah, selebihnya dikerjakan oleh lembaga swasta atau perguruan tinggi.

Pada Desember 1945, sebuah Komite Ahlli Statistik LBB berhasil menyelesaikan sebuah laporsan yang kemudian menjadi cikal bakal sistem perhitungan pendapatan nasional yang kita kenal sekarang ini. Tahun 1950, kantor statistik PBB (UNSO), mulai mengumpulkan data estimasi pendapatan nasional dari 41 negara, untuk periode 1938 – 1948. Pada tahun 1953, PBB berhasil membakukan sistem perhitungan ini, sehingga sejak 1958 diterbitkanlah data tahunan tentang pendaptan nasional, yang semula mencakup 70 negara dan wilayah.

Modifikasi ringan terhadap sistem ini, yang teruutama menyangkut perbaikan sistematikanya, pernah dilakukan pada tahun 1960 dan 1964. Hasilnya, sistem 1953 kemudian direvisi oleh komisi stastistik PBB menjadi sistem 1968. Sistem bakku 1968 ini kemudian menjadi standar yang berlaku secara internasional selama 25 tahun. Selanjutnya pada tahun 1993 dilakukan reformasi terhadap sistem ini. Sistem 1993 pada dasarnya didisain untuk memenuhi empat kegunaan, yaitu :

a. Memantau perilaku ekonomi.

b. Kepentingan analisis ekonomi.

c. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan

d. Sebagai dasar perbandingan internasionan

2. Metode Perhitungan Baru[12]

Kelemahan yang melekat pada sistem perhitungan PDB selama ini adalah ketidakmampuannya mengakomodasikan indikator-indikator non-ekonomi (termasuk lingkungan) sebagai determinan penting bagi tingkat kesejahteraan. Ketika angka PDB nominal tidak bisa berbicara mengenai tingkat kesejahteraan riil, maka UNDP (United Nations Development Programme) mengambil inisiatif untuk menghitung variable PPP (Puchasing Power Parity), sebagai dasar penetu kamampuan atau daya beli seseorang.

Selanjutnya, UNDP juga menyajikan sejumlah indikator sosial (menyangkut aspek pendidikan dan kesehatan), untuk memberi gambaran yang lebih utuh mengenai tingkat kesejahteraan bangsa-bangsa di dunia. Indikator-indikator tersebut diantaranya adalah tingkat harapan hidup (life expectancy at birth), tingkat kematian bayi (mortality rate), tingkat melek huruf (literacy rate), kemajuan pendidikan yang ditunjukkan scooling years, dan seterusnya. Laporan perkembangan negara-negara tersebut diterbitkan setiap tahun oleh UNDP dalam Human Development Report.

Kasus di Inggris, meskipun pendapatan perkapita selalu meningkat sejak tahun 1950-an, nyatanya tingkat kesejahteraannya (yang ditunjukkan oleh Index of Sustanable Economic Welfare) selalu menurun. Hal ini terjadi karena meningkatnya kerusakan lingkungan dan tumbuhnya berbagai persoalan sosial. Biaya untuk meredam polusi air, udara, dan suaru selama periode 1950 – 1990 mencapai 22 milyar poundsterling, atau hampir 6 persen dari PDB Inggris.

Persoalan tersebut, menimbulkan kesadaran akan pentingnya melestarikan pendapatan. Artinya, pendapatan yang kita peroleh harus dipertahankan atau diawetkan selama mungkin (income is sustanaible). Pada dasarnnya, filosofi dari gagasan ini sudah dilontarkan lama, bahkan sejak J.Hicks menuliskan bukunya yang sangat terkenal, yaitu Value and Capital.

Menurut Hicks, tujuan dari perhitungan pendapatan nasional adalah memberi indikasi mengenai seberapa besar masyarakat dapat mengkonsumsikannya tanpa harus memiskinkan dirinya sendiri. Atas dasar itulah, maka lokakarya yang diselenggarakan Bank Dunia di Paris, 21- 22 November 1988, menghasilkan rumusan baru sebagai berikut :

NDP = PDB - Konsumsi

Dimana :

NDP = Net Domestic Product atau PDB netto atau PDB dengan perhitungan yang baru.

Konsumsi = Biaya yang mengakibatkan menipisnya sumber daya alam.

Pada konferensi di Brussel 31 Mei – 1 Juni 1995, muncul formulasi sebagai berikut :

PDB = OUTPUT TOTAL – INPUT antara (intermedia Input)

Sehingga:

NDP = PDB - Depresiasi modal tetap Pendapatan Nasional Bruto

PNB = PDB + Pendapatan Neto dari luar negeri

Jadi Pendapatan Nasional Neto = NDP + Pendapatan Neto dari luar negri

Dengan menggunakan formulasi yang baru ini, maka nilai pendapatan nasional yang sekarang perlu dilakukan revisi. Setelah dilakukan revisi, maka pendapatan nasional yang telah diperoleh akan mengalami pegurangan, seperti di Meksiko pendapatan nasionalnya mengalami pengurangan sebesar 23 persen, sehingga hanya tinggal 77 persen dari nilai nominal yang berlaku.

Bagaimana dengan di Indonesia ? untuk kasus di Indonesia, studi yang dilakukan oleh The World Resources Institute, di Washington DC pada tahun 1989 menunjukkan, bahwa pertumbuhan PDB selama periode 1971 – 1984 dengan metode baru (adjusted GDP) ternyata hanya 4 persen. Padahal dengan metode lama angka pertumbuhannya adalah 7,1 persen. Perhitungan ini dilakukan dengan cara mengurangkan angka PDB konvensional dengan depresiasi, yang ditimbulkan oleh ekstraksi minyak, penebangan kayu, dan pemiskinan kualitas tanah. (R. Repetto dkk, Wasting Assets : Natural Resources in the National Accounts, 1989). Diharapakan dengan metode baru ini dapat mulai diberlakukan pada tahun 2000 untuk semua negara.[13]

Tabel 1.2

Perbandingan GNP Perkapita di Beberapa Negara Sedang Berkembang

pada tahun 2009[14]

Negara	GNP per Kapita
Negara	Current Prices	Purchasing Power Parity
Argentina	7.508	14.126
Brazil	7.737	10.456
Burundi	174	401
Cameroon	1.095	2.147
Chile	8.853	14.299
Costa Rica	6.361	10.572
Ghana	639	1.572
Guatemala	2.602	4.882
Indonesia	2.224	4.149
Kenya	842	1.751
Malawi	352	881
Malaysia	7.469	13.551
Nicaragua	995	2.654
Sierra Leone	342	747
Sri Lanka	2.041	4.763
Thailand	3.973	7.998
Uganda	472	1.203
Venezuela	12.354	12.496
Zambia	1.027	1.544
Sumber : IMF, World Economic Outlook Oktober 2009

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa GNP perkapita dengan Current Prices nilainya adalah lebih rendah dibandingkan dengan nilai bila GNP perkapita dengan Purchasing Power Parity atau PPP. GNP perkpita dengan PPP merupakan perhitungan GNP yang sudah disesuikan dengan kemampuan daya beli di masing-masing negara.

G. Indeks Mutu Hidup

Indeks mutu hidup atau Physical Quality Life Index disingkat PQLI merupakan indeks gabungan dari 3 indikator utama, yaitu :[15]

1. Angka harapan hidup pada usia satu tahun

2. Angka kematian

3. Tingkat melek huruf

Untuk masing-masing indikator, kinerja ekonomi suatu negara dinyatakan dalam skala 1 hingga 100, dimana nilai 1 merupakan kinerja terjelek dan nilai 100 merupakan kinerja terbaik. Jika kinerja ekonomi suatu negara dinyatakan dalam skala 1 – 100 untuk masing-masing indikator tersebut, maka indeks kompositnya dapat dihitung dari rata-rata penilaian atas ke 3 indikator dengan memberikan bobot yang sama untuk masing-masing indicator.[16]

Tabel 1.3

Physical Quality of Life Index (PQLI) di beberapa negara[17]

Negara	PQLI
Gambia Angola Sudan Pakistan Saudi Arabia India Iraq Qatar Tanzania Zimbabwe Brazil China Sri Langka Singapore Taiwan	20 21 34 40 40 42 48 56 58 63 72 75 82 86 87

H. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia atau Human Development Index disingkat HDI dibuat oleh United Nations Development Program atau UNDP. Sama halnya dengan PQLI, HDI mencoba merangking semua negara dalam skala 0 hingga 1. Skala 0 artinya, tingkat pembangunan manusia suatu negara yang paling rendah. Skala 1 artinya, tingkat pembagunan manusia suatu negara yang paling tinggi.

Indeks pembangunan manusia diukur berdasarkan 3 tujuan atau produk pembangunan, yaitu :

1. Usia panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup

2. Pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca dan rata-rata tingkat sekolah

3. Penghasilan yang diukur dengan pendapatan riil yang telah disesuaikan, yaitu disesuaikan menurut daya beli mata uang masing-masing negara dan asumsi menurunnya utilitas marginal penghasilan dengan cepat.

Tabel 1.4

Ranking Indeks Pembagunan Manusia di beberapa Negara

pada tahun 2006-2007[18]

Negara	2006	2007
Indonesia Vietnam Filipina Thailand Malaysia Brunei Singapura Jepang	109 114 102 81 63 27 28 8	111 116 105 87 66 30 23 10

I. UNSRID

Membuat daftar indikator kunci pembangunan sosial ekonomi yang terdiri dari beberapa variabel : [19]

1. Harapan hidup

2. Persentase penduduk di daerah sebanyak 20.000 atau lebih

3. Konsumsi protein hewani perkapita perhari

4. Kombinasi tingkat pendidikan dasar dan menengah

5. Rasio pendidikan luar sekolah

6. Rata-rata jumlah orang per kamar

7. Sirkulasi surat kabar per 1.000 penduduk

8. Persentase penduduk usia kerja dengan listrik, gas, air dsb

9. Produksi pertanian per pekerja pria di sektor pertanian

10. Persentase tenaga kerja pria dewasa di pertanian

11. Konsumsi listrik, kw perkapita

12. Konsumsi baja, kg perkapita

13. Konsumsi energi , ekuivalen kg batubara per kapita

14. Persentase sektor manufaktur dalam GDP

15. Perdagangan luar negri per kapita

16. Persentase penerimaan gaji dan upah terhadap anggota masyarakat

Tabel 2.1

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (HDI) di Asia

berdasarkan data tahun 2007[20]

Negara	Harapan hidup sejak lahir (tahun)	Tingkat melek huruf ( % )	Ratio pendaftaran sekolah ( % )	PDB real per orang	Education Index	Nilai HDI	Pering- kat
Jepang	82,7	99,0	87	33.632	0,95	0,960	10
Singapura	80,2	94,4	85	40.000	0,91	0,944	23
Hongkong	82,2	94,6	74	40.000	0,88	0,944	24
Korea	79,2	99,0	99	24.801	0,99	0,937	26
Brunei	77,0	94,9	78	40.000	0,89	0,920	30
Malaysia	74,1	91,9	71	13.518	0,85	0,829	66
Thailand	68,7	94,1	78	8.135	0,89	0,783	87
RR Cina	72,9	93,3	69	5.383	0,85	0,772	92
Filipina	71,6	93,4	80	3.406	0,89	0,751	105
Indonesia	70,5	92,0	68	3.712	0,84	0,734	111
Vietnam	74,3	90,3	62	2.600	0,81	0,725	116
Laos	64,6	72,7	60	2.165	0,68	0,619	133
Kamboja	60,6	76,3	59	1.802	0,70	0,593	137
Myanmar	61,2	89,9	56	904	0,79	0,586	138
PNG	60,7	57,8	41	2.084	0,52	0,541	148

Dari tabel di atas, angka harapan hidup tertinggi dicaapi oleh Jepang, yaitu sebesar 82,7, artinya bahwa rata-rata masyarakat Jepang dapat mencapai umur 82,7 tahun atau mendekati 83 tahun. Demikian pula untuk tingkat melek huruf sebesar 99,0, artinya bahwa hanya 1 persen jumlah penduduk Jepang yang buta huruf sisanya 99 persen sudah melek huruf. Hal ini menunjukkan bahwa, tingkat buta huruf di Jepang sangat rendah.

Sebaliknya, untuk Indonesia angka harapan hidup dicapai pada angka 70,5, artinya bahwa masyarakat Indonesia hanya dapat bertahan hidup pada umur 70,5 tahun, bandingkan dengan Jepang yang dapat mencapai umur hampir 83 tahun. Untuk melek huruf Indonesia hanya mencapai 92,0, artinya bahwa tingkat buta huruf di Indonesia adalah sebesar 8,0 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Hanya 92,0 persen saja penduduk Indonesia yang tidak buta huruf. Ranking tertinggi nilai HDI di Kawasan Asia dicapai oleh negara Jepang, yaitu ranking 10 dunia, sedangkan Indonesia ranking 111.

Berdasarkan nilai tersebut, maka pembangunan manusia untuk Indonesia termasuk cukup, sebaliknya pembangunan manusia di Jepang termasuk sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa di Jepang, pembangunan sudah berorientasi pada kepentingan manusia. Sumber daya manusia merupakan prioritas utama dalam usaha peningkatan kualitas. Sebaliknya, di Indonesia, perhatian akan manusia dalam proses pembangunan masih rendah, sehingga tidaklah mengherankan apabila kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih rendah.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada beberapa faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan, yaitu :

1. Sumber Daya Alam

2. Akumulasi Modal

3. Organisasi

4. Kemajuan Teknologi

5. Pembagian Kerja

6. Skala Produksi

7. Faktor Sosial

8. Faktor Manusia

9. Faktor Politik dan Administrasi

Ada 2 (dua) indikator utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan di negara sedang berkembang, yaitu :

1. Indikator Ekonomi

a. Laju pertumbuhan ekonomi

b. Gross National Product (GNP) perkapita

c. Gross Domestic Product (GDP) per perkapita dengan Purcashing Power Parity

2. Indikator Sosial

a. Human Development Index (HDI)

b. Physical Quality Life Index (PQLI)

Kelemahan pengukuran pendapatan per kapita, ada dua:

1. Kelemahan yang bersumber dari kenyataan, bahwa tingkat kesejahteraan penduduk bukan saja ditentukan oleh tingkat pendapatannya, tetapi juga ditentukan oleh faktor-faktor lain.

2. Kelemahan-kelemahan yang bersumber dari ketidak sempurnaan dalam menghitung tingkat pendapatan perkapita.

Indeks mutu hidup atau Physical Quality Life Index disingkat PQLI merupakan indeks gabungan dari 3 indikator utama, yaitu :

1. Angka harapan hidup pada usia satu tahun

2. Angka kematian

3. Tingkat melek huruf

B. Saran

1. Kemajuan sebuah negara dapat dilihat dari sisi kesehatan, pendidikan dan pendapatan per kapita.

2. Untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan dan pendapatan per kapita, maka itu bukan hanya tugas pemerintah tapi juga tugas kita. Bagaimana cara menjaga lingkungan tetap sehat dan asupan makanan, belajar dan beinovasi serta berusaha untuk menciptakan peluang pekerjaan.

[1] Wikipedia, Pembangunan Ekonomi dalam http://id.m.wikipedia.org/wiki/ Pembangunan_ekonomi(25 Agustus 2014), 06

[2] Graham Bannock dan Evan Davis, A Dictionary of Economics (Inggris: Penguin Books Ltd, 2004), 10

[3] Wikipedia, Pembangunan Ekonomi, 06

[4] Dwi Susilowati, Bab iv Indikator Pembangunan Ekonomi dalam BAB-IV.PDF

[5] Ibid

[6] Ibid

[7] BPS, statistic Indonesia tahun 2004, 2005 dan 2006

[8] Dwi Susilowati, Bab iv Indikator Pembangunan Ekonomi dalam BAB-IV.PDF

[9] Ibid

[10] Kompas 15 Juli 1995

[11] Dwi Susilowati, Bab iv Indikator Pembangunan Ekonomi dalam BAB-IV.PDF

[12] Ibid

[13] Kompas, 15 Julil 1995

[14] Human Development Report, United Nation Development Proggamme 2009

[15] Dwi Susilowati, Bab iv Indikator Pembangunan Ekonomi dalam BAB-IV.PDF

[16] Morris D. Morris dalam Mudrajad K, 1997

[17] John P. Lewis and Valeriana Kallab (eds.), US. Foreign Policy and the Third World, Agenda 1983. (New York: Preger, 1983), tab.C-3.Reprinted with. permission dalam Michael .P.Todaro, 2000, hal.72

[18] UNDP, Human Development Report 2006-2007

[19] Dwi Susilowati, Bab iv Indikator Pembangunan Ekonomi dalam BAB-IV.PDF

[20] Human Development Report, United nation Development Programmer 2007

DAFTAR PUSTAKA

Dwi Susilowati, Bab iv Indikator Pembangunan Ekonomi dalam BAB-IV.PDF

Graham Bannock dan Evan Davis, A Dictionary of Economics, Inggris, Penguin Books Ltd, 2004

John P. Lewis and Valeriana Kallab (eds.), US. Foreign Policy and the Third World, Agenda 1983. (New York: Preger, 1983), tab.C-3.Reprinted with. permission dalam Michael .P.Todaro, 2000, hal.72

Morris D. Morris dalam Mudrajad K, 1997

UNDP, Human Development Report 2006-2007

Wikipedia, Pembangunan Ekonomi dalam http://id.m.wikipedia.org/wiki/ Pembangunan_ekonomi (25 Agustus 2014)