Analisis Kode etik Jurnalistik

Kode etik Jurnalistik sebagai peraturan dewan pers menurut saya kurang dalam menegakkannya dan pemberlakuannya didalam kegiatan jurnalistik karena bila melihat pada pasal 1 wartawan Indonesia harus bersikap independen, berimbang dan tidak beritikad buruk  dalam pengambilan sebuah berita namun kenyataannya sekarang pemilik media - media cetak ataupun media elektronik dimiliki oleh orang- orang yang mempunyai jabatan di dalam organisasi maupun partai bukan tidak mungkin media - media yang dimiliki orang - orang tersebut bisa saling menjatuhkan satu sama lain ataupun membesarkan - besarkan kebaikan kelompoknya, menyembunyikan aib kelompoknya sebaliknya, menyembunikan kebaikan kelompok lain dan membesar-besarkan aib kelompok lain, masalah ini yang banyak terjadi dalam proses kejurnalistikan kita yang tidak adanya tidakan yang tegas.

Banyak juga saya melihat kejadian dimana informasi yang didapat oleh wartawan di tempat kejadian perkara tidak sesuai dengan informasi yang diberitakan atau disiarkan kepada masyarakat ini bertentangan dengan pasal 4 mengenai berita bohong, lalu pihak yang dirugikan atas berita tersebut tidak diberi ruang atau kesempatan untuk mendapatkan hak jawab atau hak koreksi dalam pemberitaan yang merugikan nama baiknya itu hal ini berkaitan dengan pasal 11.

Selain itu media-media dalam menyiarkan suatu berita kebanyakan memberikan judul-judul komersil atau menjual yang dapat membuat masyrakat tertarik untuk melihat berita tersebut, terlebih judulnya mencemarkan nama baik seseorang atau suatu organisasi.

Saran dari saya agar dewan pers jeli dalam melihat tindakan - tindakan wartawan atau pemilik media yang dinilai bertentangan dalam kode etik jurnalistik dan memberikan sanksi yang tegas dan jelas atas pelanggaran - pelangaran yang dilakukan otoritas penyaji dan pencari suatu berita agar masyarakat tidak terus-terusan dipermainkan atau dibohongi oleh berita-berita yang saling menjatuhkan dan belum tentu sesuai dengan fakta yang terjadi.

Share this post